REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masih ada seruan boikot produk terkait Israel, kata Peter Abdullah, direktur eksekutif Segara Research Institute. Pemerintah mencatat perlunya mengurangi dampak negatif sanksi
“Penggunaan sanksi secara tidak langsung dapat menimbulkan risiko PHK. Makanya pemerintah harus turun tangan mengambil tindakan pertolongan dan melindungi pekerja Indonesia,” kata Peter Kasi Solusi dalam podcast “Dilema boikot dan PHK, apakah UMKM siap serap puluhan ribu tenaga kerja” hari ini Selasa (19). /12/2023) Aksi Boikot tak Terarah Bisa Picu PHK, Ekonom Minta Pemerintah Turun Tangan
Terkait dengan fenomena boikot, Pak Peters berpendapat bahwa kini diperlukan peran pemerintah dalam mengendalikannya. Terutama terkait kejelasan produk yang akan diboikot beserta alasannya. Rupiah Digital BI: Demi Efisiensi atau Hadapi Ancaman?
“Kita harus mempunyai gambaran yang jelas. Dan jangan mengambil keputusan sembarangan,” kata Peter.
Peter menekankan, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dengan jelas kebenaran dan sumber fakta dari daftar produk yang terkena sanksi.Peter juga mengingatkan, banyak toko multinasional di Indonesia yang dimiliki oleh warga lokal Indonesia. dan menjalankan seluruh aktivitas operasional di dalam negeri, termasuk penggunaan pemasok bahan baku lokal.
“Secara ekonomi, boikot akan lebih merugikan Indonesia dibandingkan Israel. “Dampaknya terhadap Indonesia akan segera terasa. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang bekerja untuk perusahaan dan pemasok yang terkena sanksi,” tambah Peter.
Untuk itu, Peter meminta pemerintah mengambil keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang apa itu perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan Israel.
Selain itu, pendiri Kasi Solusi Reinat Fuad menjelaskan banyak perusahaan multinasional yang juga mendukung ekosistem di Indonesia. Mulai dari ekosistem hingga biro iklan yang menggunakan ekosistem lokal, usaha kecil dan menengah juga terkena dampaknya.
Mengenai pekerja shift yang terkena dampak PHK, Reinat mengatakan hal ini tidak semudah kedengarannya: “99 persen dari 97 persen pekerja yang didominasi UKM bekerja di sub-sektor seperti toko kelontong atau produsen bakso. Gajinya lebih rendah dari upah minimum,” kata Reynat. Aksi Boikot tak Terarah Bisa Picu PHK, Ekonom Minta Pemerintah Turun Tangan
Jika Toko Multinasional Runtuh, pekerja yang terkena dampak tidak akan dapat direlokasi. Karena kecil sekali dan mempunyai 1-2 orang pekerja, pekerja yang biasanya mempunyai upah minimum atau diatas upah minimum, jika pendapatannya turun maka daya belinya juga turun.
“Semua orang akan menderita. baik toko lokal maupun perusahaan multinasional,” kata Renat.
